Wednesday, 01-12-2021 | 12:47:57 am

Berikut Tanggapan Lima Tuntutan Staf Humas PT Bungo Limbur

Berikut Tanggapan Lima Tuntutan Staf Humas PT Bungo Limbur Gambar : Mahasiswa Unjuk Rasa Di Gedung DPRD Bungo, Selasa(14/01).

NMCBerita.ID, Bungo - PT Bungo Limbur melalui Staf Humas Mustakim menanggapi lima tuntutan mahasiswa dan pemuda dusun yang melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Bungo, Selasa (14/1/2020) kemarin.

Sebagaimana diberita sebelumnya, pendemo membawa lima tuntutan kepada DPRD Bungo. Pertama, mereka meminta izin prinsip PT Bungo Limbur ditinjau kembali. Kedua, pembenahan standar operasional penanganan limbah pada perusahaan yang beroperasi di Dusun Perenti Luweh, Kecamatan Tanah Tumbuh.

Ketiga, meminta kejelasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keempat, perbaikan akses jalan perkebunan warga. Terakhir, peninjauan kembali BPJS Ketenagakerjaan.

Staf Humas PT Bungo Limbur Mustakim saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Izin prinsip itu mutlak harus dimiliki setiap perusahaan, "Jika tidak ada izin prinsip tidak akan ada izin lokasi, izin lingkungan, dan izin yang lainnya," ujarnya.Rabu(15/01).

Sedangkan tuntutan mengenai SOP pegolahan limbah. Dirinya mengatakan bahwa limbah PT Bungo Limbur tiap semester sudah melalui uji laboratorium oleh Komite Akreditasi Nasional (AKN). 

Lalu soal dana CSR, ia menuturkan PT Bungo Limbur juga ikut serta membantu desa-desa yang berada di sekitar lingkungan perusahaan, seperti dusun Perenti Luweh, Rantau Makmur dan Paku Aji.

Kemudian, untuk tuntutan mengenai akses jalan perkebunan warga, "PT Bungo Limbur salah satu perusahaan yang tidak menggunakan akses jalan perkebunan warga, jadi apa yang mesti diperbaiki" ujar Mustakim.

Mengenai Izin Prinsip, "Izin prinsip itu mutlak harus dimiliki setiap perusahaan, Jika tidak ada izin prinsip tidak akan ada izin lokasi, izin lingkungan, dan izin yang lainnya," ujarnya.

Terakhir, soal BPJS Ketenagakerjaan, dirinya mengatakan PT Bungo Limbur bahkan mendapatkan penghargaan perusahaan terbaik se-wilayah Jambi Barat tahun 2019 dari BPJS Ketenagakerjaan.